Perspektif.co.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan melakukan perombakan besar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara. Ia menegaskan pembenahan itu bakal dilakukan serius mulai tahun ini, termasuk langkah drastis di sektor kepabeanan pelabuhan.
“Saya sedang memperbaiki Bea Cukai dan Pajak. Ini serius besok diobrak-abrik tuh salah satu. Itu harusnya akan memperbaiki cara kerja Pajak dan Bea Cukai dan harusnya yang bocor-bocor itu nggak akan terjadi lagi ke depan,” ujar Purbaya saat ditemui di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Purbaya menyebut akan ada pergantian pejabat di lima pelabuhan besar, bahkan sebagian akan “dirumahkan” sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak main-main. “Yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan saja. Untuk pesan bahwa kita serius tahun ini. Jadi pejabat di lima pelabuhan besar akan diganti semua,” tegasnya.
Ia menambahkan, rotasi tidak diarahkan untuk mengambil orang dari luar DJBC karena dinilai berisiko memperlambat adaptasi operasional. “Ada yang saya tukar. Kalau dari luar kan biasanya sih nggak tahu operasi Bea Cukai akan lebih lama. Tapi yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan saja,” kata Purbaya.
Dalam pernyataan lain, Purbaya bahkan menyinggung skenario ekstrem bila kinerja DJBC tak kunjung membaik. Ia mengaku mendapat peringatan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa fungsi Bea Cukai bisa digantikan perusahaan inspeksi asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS). “Ini untuk saya merupakan ancaman yang serius. Karena Pak Presiden bilang, kalau Bea Cukainya enggak betul, tahun ini, mungkin akhir tahun diganti dengan SGS,” ujarnya.
DDTCNews mencatat, Purbaya beralasan pembenahan menyeluruh baru bisa digeber pada 2026 karena ia baru masuk pada September 2025. Ia menilai jika perombakan dilakukan di periode akhir tahun, bisa mengganggu fase krusial pengamanan penerimaan. “Tahun lalu saya baru masuk September, kalau saya obrak-abrik bulan itu kan kacau, masih di tahap akhir pengumpulan pajak,” ujar Purbaya.
Tak hanya DJBC, Purbaya juga menyiapkan langkah serupa untuk DJP. Ia menyinggung tekanan target penerimaan yang pada 2025 belum tercapai, dan menegaskan tahun ini tidak ada lagi ruang berlindung di balik status “menteri baru”. “Tahun ini saya enggak bisa bilang saya menteri baru. Kalau enggak beres pasti saya yang disikat duluan. Tapi sebelum saya disikat, saya sikat Dirjen Pajaknya sama Dirjen Bea Cukainya duluan,” ucap Purbaya.
Data resmi Kementerian Keuangan yang dipaparkan dalam forum APBN KiTa menunjukkan penerimaan pajak 2025 tercatat Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN 2025 Rp2.189,3 triliun, sehingga terjadi shortfall sekitar Rp271,7 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut, secara bruto penerimaan pajak masih tumbuh, namun secara neto mengalami kontraksi tipis.
Purbaya juga memberi sinyal perbaikan akan berjalan cepat. DDTCNews menuliskan DJP akan ikut dibenahi dalam waktu dekat, setelah langkah-langkah di DJBC berjalan, seiring target pemerintah mendorong perbaikan kinerja institusi dan kualitas SDM untuk memperkuat penerimaan serta tax ratio.
