JAKARTA, Perspektif.co.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani angkat bicara terkait polemik pembubaran acara nonton bareng film dokumenter “Pesta Babi” karya Dandhy Laksono dan tim di sejumlah kampus. Puan memastikan DPR RI akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui komisi terkait.
Pernyataan itu disampaikan Puan usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Menurutnya, isu yang berkembang mengenai film tersebut memang memunculkan sensitivitas di tengah masyarakat.
“Terkait dengan nobar yang sekarang sedang menjadi pembicaraan, memang yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif,” ujar Puan kepada awak media.
Meski mengaku belum mengetahui secara rinci isi film dokumenter tersebut, Puan menegaskan DPR tetap akan menelusuri dan meminta penjelasan terkait pembubaran kegiatan nobar di sejumlah perguruan tinggi.
“Apa isi dan isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindak lanjuti di DPR,” katanya.
Puan berpandangan bahwa apabila suatu karya dianggap berpotensi memicu persoalan sosial atau keresahan publik, maka langkah antisipasi memang perlu dilakukan. Namun menurutnya, penanganan persoalan tersebut harus dilakukan secara tepat dan tidak serta-merta berujung pada pembubaran kegiatan.
“Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga. Namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut,” ucapnya.
Polemik pembubaran nobar film “Pesta Babi” sebelumnya terjadi di sejumlah kampus di wilayah Nusa Tenggara Barat. Salah satunya berlangsung di Universitas Mataram pada Kamis malam (7/5), ketika pihak rektorat menghentikan acara pemutaran film tersebut.
Sebelum kejadian di Unram, pembubaran serupa juga terjadi di Universitas Pendidikan Mandalika pada 27 April 2026 dan Universitas Islam Negeri Mataram pada Jumat malam (8/5).
Pemerintah Provinsi NTB turut memberikan penjelasan mengenai langkah tersebut. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NTB, Surya Bahari, mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah kampus terkait penghentian kegiatan nobar tersebut.
Menurut Surya, pihak kampus mempertimbangkan potensi dampak yang dapat muncul apabila pemutaran film terus dilanjutkan.
“Kalau dibiarkan kan nanti dampaknya luar biasa kalau memang dibiarkan. Kami dengan Undikma sudah koordinasi dengan rektoratnya. Jadi koordinasi intern saja dulu,” ujarnya.
