JAKARTA, Perspektif.co.id — Lonjakan kasus keracunan massal di kalangan pelajar akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam beberapa pekan terakhir memunculkan keprihatinan luas.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai rentetan insiden ini bukan lagi sekadar kecelakaan teknis, tetapi indikasi kegagalan sistemik dalam pengawasan program pemerintah yang seharusnya melindungi generasi muda.
5.360 Anak Jadi Korban, JPPI Sebut “Fenomena Gunung Es”
Menurut data JPPI hingga pertengahan September 2025, sedikitnya 5.360 anak sekolah di berbagai daerah dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu dari program MBG.
JPPI memperkirakan jumlah sebenarnya jauh lebih besar karena ada potensi kasus-kasus yang tidak dilaporkan oleh sekolah maupun pemerintah daerah.
“Ini bukan lagi kecelakaan kecil, tapi tanda adanya kerusakan sistem tata kelola. Pemerintah tidak bisa menutup mata,” tulis laporan JPPI.
Program Gizi Justru Jadi Ancaman
JPPI menilai program yang digagas untuk memperbaiki gizi anak bangsa ini justru berubah menjadi ancaman bagi keselamatan siswa.
Narasi “zero incident” yang kerap digaungkan pemerintah dinilai menyesatkan karena bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.
Insiden berulang di banyak wilayah memperlihatkan kurangnya evaluasi, pengawasan, dan transparansi dalam pelaksanaan MBG di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).
Ubaid Matraji: “Presiden Harus Bertanggung Jawab”
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengaku terpukul melihat penderitaan anak-anak yang menjadi korban.
“Kami tidak sanggup melihat anak-anak dirawat dengan selang infus di tangan mungil mereka. Presiden dan BGN jangan bermain-main dengan nyawa anak bangsa. Kalau program ini benar-benar untuk anak, hentikan sekarang sebelum lebih banyak korban,” tegas Ubaid.
Ia juga menyebut tragedi MBG sebagai “darurat kemanusiaan nasional”, dan menegaskan bahwa tanggung jawab moral dan politik berada di pundak Presiden.
“Jangan jadikan siswa sebagai kelinci percobaan dari kebijakan yang dipaksakan tanpa kesiapan. Kalau pemerintah serius dengan janji melindungi generasi emas, hentikan dulu MBG dan lakukan evaluasi total,” lanjutnya.
Tiga Desakan JPPI kepada Pemerintah
Dalam pernyataannya, JPPI menyerukan tiga langkah utama yang harus segera diambil Presiden Republik Indonesia:
- Menghentikan sementara seluruh pelaksanaan program MBG di Indonesia hingga hasil evaluasi keluar.
- Melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan, distribusi, dan pengawasan MBG yang dikelola BGN.
- Menempatkan keselamatan anak di atas kepentingan politik atau target kinerja program.
