BANDA ACEH,Perspektif.co.id - Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR bersama jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Aceh menyepakati tiga poin untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Kesimpulan rapat dibacakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025), dengan penekanan agar tindak lanjut bisa segera dieksekusi setelah para menteri kembali ke Jakarta.
Dasco menyampaikan, poin pertama adalah komitmen percepatan pemulihan yang dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR. “Kesimpulan kita ada tiga pada hari ini, bahwa kita bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR sepakat melakukan percepatan pemulihan secara terintegrasi, secara bersama-sama,” ujar Dasco.
Poin kedua yang disepakati berkaitan dengan pola koordinasi lapangan: kementerian/lembaga diminta menempatkan person in charge (PIC) atau penanggung jawab utama di Aceh untuk sementara waktu. Skema ini ditujukan agar proses komunikasi dan pengambilan keputusan lintas instansi bisa lebih cepat, terutama saat pemerintah daerah membutuhkan koordinasi segera untuk langkah pemulihan. “Kita akan meminta kepada para kementerian/lembaga untuk kemudian menempatkan PIC untuk sementara waktu di tempat ini untuk memudahkan koordinasi… kalau bisa sudah ditempatkan orang PIC agar bisa melakukan koordinasi,” kata Dasco.
Kesimpulan ketiga adalah memaksimalkan percepatan pemulihan bagi kabupaten/kota yang membutuhkan atensi khusus, termasuk optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia. “Terhadap kabupaten/kota yang perlu penanganan khusus, DPR bersama pemerintah pusat dan daerah akan memaksimalkan penanganan percepatan pemulihan pascabencana dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada,” ujar Dasco.
Rakor ini melibatkan menteri Kabinet Merah Putih serta kepala daerah di Aceh. Sejumlah laporan menyebut beberapa pejabat yang hadir antara lain Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, hingga Utusan Khusus Presiden bidang Kepemudaan Raffi Ahmad, serta pimpinan DPR lainnya.
Dalam perkembangan terkait, Dasco juga disebut melaporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berkunjung ke Aceh pada Rabu (31/12/2025) untuk memantau penanganan dan pemulihan pascabencana, meski detail agenda resmi biasanya mengikuti pembaruan pemerintah pusat.
Langkah percepatan yang disepakati DPR dan pemerintah ini menjadi krusial karena pemulihan pascabencana bukan hanya urusan bantuan darurat, melainkan juga menyangkut pemulihan layanan publik dan aktivitas ekonomi daerah—mulai dari konektivitas jalan dan jembatan, distribusi logistik, hingga pergerakan orang dan barang. Pemerintah pusat sendiri sebelumnya memaparkan progres pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak bencana Sumatra, termasuk perbaikan akses jalan nasional yang sempat terputus.
Dengan tiga kesimpulan rakor tersebut, fokus berikutnya ada pada eksekusi lintas kementerian/lembaga: siapa PIC yang ditempatkan, bagaimana pembagian tugasnya, dan seberapa cepat koordinasi internal pemerintah pusat berjalan setelah rombongan kembali ke Jakarta. DPR menegaskan, percepatan yang “terintegrasi” hanya bisa terjadi jika jalur komando di lapangan jelas dan kabupaten/kota yang butuh penanganan khusus tidak tertinggal dalam antrean pemulihan.
