TANGERANG SELATAN, Perspektif.co.id — Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mematangkan rancangan program kerja tahun 2027 dengan fokus percepatan pengentasan kemiskinan serta penguatan perlindungan sosial yang terintegrasi.
Kepala DInas Sosial Tangerang Selatan Heli Slamet menegaskan penyusunan program mengacu pada visi pembangunan Kota Tangsel untuk mewujudkan kota yang unggul, inklusif, inovatif, kolaboratif menuju kota lestari. Dalam kerangka tersebut, Dinsos ditempatkan pada misi pertama, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar unggul, berdaya saing global, dan sejahtera.
“Dinas Sosial berada pada misi pertama, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera. Tujuan kami adalah terwujudnya kesejahteraan sosial yang terintegratif dan inklusif,” ujar Heli saat dikonfirmasi Jumat (27/2).
Ia menjelaskan, sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD diarahkan pada percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Indikator keberhasilan utamanya diukur melalui penurunan tingkat kemiskinan serta peningkatan indeks kesejahteraan sosial, sehingga perangkat program yang disusun harus mampu mendorong capaian tersebut secara terukur dan berkelanjutan.
Secara internal, Dinsos menetapkan empat sasaran strategis pada 2027. Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok miskin dan rentan. Kedua, peningkatan kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin serta penguatan potensi sumber kesejahteraan sosial. Ketiga, peningkatan kualitas pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Keempat, penguatan tata kelola perangkat daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif, akuntabel, dan dapat dipantau.
Dalam arah kebijakan pembangunan, Dinsos mendorong sistem perlindungan sosial yang tersistem, terintegrasi, adaptif, dan berbasis data satu pintu. Optimalisasi pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) disebut menjadi instrumen penting agar intervensi tepat sasaran serta mencegah tumpang tindih bantuan.
“Kami ingin perlindungan sosial ini adaptif dan berbasis data. Dengan Regsosek, bantuan bisa lebih tepat guna dan efisien,” tegasnya.
Heli merinci, perluasan bantuan sosial pada 2027 akan mencakup sejumlah lini kebutuhan dasar, mulai dari pembiayaan pendidikan dan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, bantuan tempat tinggal layak, pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, hingga dukungan subsidi energi, transportasi, dan komunikasi untuk kelompok rentan. Dengan cakupan tersebut, pemerintah daerah berharap intervensi tidak berhenti pada bantuan konsumtif, tetapi juga mengarah pada penguatan daya tahan ekonomi keluarga penerima.
Perluasan jaminan sosial juga menjadi prioritas, terutama bagi masyarakat miskin dan pekerja rentan. Program yang dirancang mencakup perluasan kepesertaan jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, dan jaminan hari tua, sebagai bagian dari strategi menutup kerentanan ekonomi yang kerap muncul ketika warga kehilangan penghasilan akibat sakit, kecelakaan kerja, atau kondisi darurat lainnya.
Dalam rencana tindak prioritas, penanganan penyandang disabilitas menjadi salah satu fokus utama. Dinsos menargetkan bantuan sosial serta penyediaan alat bantu kesehatan yang tidak tercover BPJS bagi 500 penyandang disabilitas selama lima tahun, atau rata-rata 100 orang per tahun. Skema ini disiapkan untuk menjawab kebutuhan alat bantu yang kerap tidak seluruhnya terakomodasi dalam layanan pembiayaan kesehatan reguler, sehingga kelompok disabilitas tetap memperoleh dukungan yang diperlukan untuk aktivitas harian dan akses layanan dasar.
Selain kelompok disabilitas, perlindungan sosial bagi pekerja rentan juga ditargetkan menjangkau hingga 45 ribu orang dalam lima tahun ke depan. Target tersebut dirancang sebagai bagian dari penguatan jejaring pengaman sosial, mengingat pekerja rentan seringkali berada pada posisi paling terdampak ketika terjadi gejolak ekonomi atau risiko pekerjaan.
Heli menegaskan, seluruh rancangan ini diarahkan agar manfaat program lebih terasa terhadap penurunan kemiskinan dan penguatan perlindungan bagi kelompok rentan, sekaligus memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam akses layanan sosial.
“Semua ini kami rancang untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal, terutama kelompok miskin dan rentan. Intervensi dilakukan secara terintegrasi agar dampaknya lebih nyata terhadap penurunan kemiskinan,” tandas Heli.
