TANGERANG SELATAN, Perspektif.co.id - Krisis pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan akhirnya pecah ke ruang publik setelah rantai pembuangan utama terputus. Dampaknya tak hanya dirasakan warga di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, tetapi juga meluas ke berbagai sudut kota hingga memicu status darurat sampah. Di balik gunungan sampah yang menjulang, warga membayar mahal kegagalan tata kelola yang berlangsung bertahun-tahun.

Dari kejauhan, rumah Agus nyaris tak terlihat. Bangunan itu tertutup timbunan sampah berwarna-warni yang membusung tinggi. Bau asam bercampur busuk menusuk udara. Air lindi—limbah cair dari tumpukan sampah TPA Cipeucang—mengalir ke saluran air dan mencemari sumber air bersih warga di Kelurahan Cipeucang, Tangerang Selatan, Banten.

Akibat pencemaran tersebut, dalam lima tahun terakhir sumur milik Agus tak lagi bisa digunakan untuk kebutuhan dasar. Airnya berubah hitam dan berbau, sehingga mustahil dipakai untuk mandi, memasak, apalagi diminum.

“Kalau nggak hujan, air sumur item,” kata Agus (50) kepada detikX.

Agus lahir dan besar di kawasan itu, jauh sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai lokasi TPA. Tanah yang ia tempati merupakan milik keluarga turun-temurun. Namun seiring waktu, batas antara lahan warga dan area TPA tak pernah benar-benar dibuat. Sampah dibuang begitu saja, menumpuk tanpa penahan seperti turap atau bronjong, hingga mendekati rumah-rumah penduduk.

Saat air sumur semakin menghitam, keluarga Agus terpaksa membeli air isi ulang hingga tujuh galon setiap hari. Seluruh kebutuhan air—mandi, memasak, dan minum—harus dibeli. Biaya hidup meningkat, sementara risiko kesehatan terus mengintai.

Keluhan warga terkait pencemaran air sebenarnya sudah lama disampaikan. Mereka mendatangi kantor UPT TPA Cipeucang, meminta air bersih dan mendesak agar kondisi lapangan ditinjau langsung. Namun respons baru datang sekitar tujuh bulan terakhir, setelah tekanan warga tak surut. Bantuan air dari PDAM akhirnya dikirim menggunakan mobil tangki.

Air bantuan itu hanya digunakan seperlunya. Untuk minum, warga tetap membeli air galon. Selain krisis air bersih, gangguan kesehatan terus muncul. Warga mengeluhkan gatal-gatal, batuk, nyeri dada, hingga diare. Anak-anak dan orang dewasa sama-sama terdampak.

Aktivitas sehari-hari pun terganggu. Jemuran tak bisa diletakkan di luar rumah karena pakaian menyerap bau sampah. Saat hujan turun di malam hari, Agus sering kali tak bisa tidur, dihantui kekhawatiran longsor sampah.

Sebelum dilakukan pengerukan, jarak gunungan sampah ke rumahnya hanya sekitar tiga meter. Air lindi kerap masuk ke dapur, bukan sekali dua kali. Bau tak mengenal musim, baik hujan maupun kemarau tetap menyengat.

“Kalau bau mah terus-terusan,” ujarnya.

Penutupan sementara TPA Cipeucang memang mengubah sebagian kondisi. Truk sampah tak lagi lalu lalang sepanjang hari dan kekhawatiran longsor sedikit berkurang. Namun suara bising ekskavator masih terdengar, menandai proses penataan yang belum selesai.

Bagi Agus, penutupan itu bukan akhir persoalan. Selama bertahun-tahun, sampah di Cipeucang tak pernah benar-benar diolah. Sampah hanya dipindahkan, ditimbun, lalu dibiarkan. Dampaknya ditanggung warga sekitar.

Tak jauh dari rumah Agus, Khotimah—bukan nama sebenarnya—bahkan terpaksa mengosongkan rumahnya. Sebulan terakhir, hujan deras membuat air bercampur sampah membanjiri rumah hingga setinggi pinggang.

“Ya kulkas, mesin pompa air, kasur, perabotan lain, semuanya kebanjiran. Belum dicek lagi itu bisa diperbaiki apa tidak,” kata Khotimah.

Ia kini mengontrak bersama tiga anaknya. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan memberikan kompensasi berupa biaya kontrakan, meski tanpa kepastian hingga kapan bantuan itu diberikan.

Kondisi serupa dialami Adi—juga bukan nama sebenarnya—yang terpaksa mengontrak karena rumahnya mulai terendam air bercampur sampah setiap kali hujan turun. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi tersebut tak pernah terjadi.

Apa yang dialami Agus, Khotimah, dan Adi menjadi potret krisis pengelolaan sampah Tangerang Selatan yang selama ini tersembunyi. Setiap hari, Tangsel menghasilkan ratusan hingga lebih dari seribu ton sampah dan hampir seluruhnya bergantung pada TPA Cipeucang. Masalahnya, TPA tersebut sudah lama kelebihan kapasitas dan dikelola dengan sistem open dumping.

Sampah ditumpuk dan dipindahkan tanpa pengolahan memadai. Ketika Kementerian Lingkungan Hidup menjatuhkan sanksi administratif dan memerintahkan penutupan sementara, rantai pembuangan pun terputus.

Penutupan Cipeucang tak diiringi kesiapan alternatif. Sebagian sampah dialihkan ke luar daerah seperti Bogor dan Serang, serta sempat direncanakan ke Pandeglang. Namun kapasitasnya jauh dari cukup. Sampah pun menumpuk di TPS-TPS yang terbatas. Ketika TPS penuh atau ikut ditutup, sampah kehilangan tujuan akhir.

Di berbagai titik kota, sampah berpindah ke bahu jalan, pasar, dan lahan kosong. Tumpukan setinggi manusia muncul di Ciputat, Pamulang, hingga Serpong. Bau menyengat menyelimuti kawasan permukiman, tak lagi terbatas di sekitar TPA.

Pemkot Tangerang Selatan menetapkan status darurat sampah dan mengerahkan armada tambahan. Namun langkah itu dinilai bersifat sementara. Dampaknya bahkan meluas ke luar wilayah. DLH Kabupaten Bogor mengakui krisis Tangsel turut mendorong maraknya pembuangan sampah ke daerah lain, termasuk secara ilegal.

“Memang sudah sangat darurat khusus Jabodetabek ini. Tangerang Selatan sudah nggak ada lagi tempat pembuangan sampah, sehingga sampah-sampah yang ada, baik secara legal maupun ilegal, berkeliaran pembuangannya,” kata Pelaksana Tugas Kepala DLH Kabupaten Bogor Teuku Mulya.

Dugaan tersebut dibantah Kepala DLH Kota Tangerang Selatan Bani Khosyatullah. Ia menegaskan pihaknya tak pernah membuang sampah secara liar.

“Yang jelas, kami tidak mungkin melakukan pembuangan sampah secara liar. Kami lakukan yang legal saja,” ujar Bani.

Menurut Bani, krisis memuncak akibat berhentinya pelayanan di TPA Cipeucang karena daya tampung yang telah terlampaui. TPA ditutup sementara untuk penataan, termasuk pembangunan terasering dan akses jalan landfill.

“Karena TPA Cipeucang ini sementara tidak dilakukan pelayanan. Hanya dilakukan perbaikan,” katanya.

Pemkot Tangsel kini bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk TPA Regional Lulut Nambo dan swasta. Bani mengakui sempat terjadi gangguan pengangkutan. “Sempat sampah di mana-mana, sampai flyover Ciputat, Pasar Cimanggis, Jombang,” ujarnya.