Perspektif.co.id - Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat penyakit kulit menjadi keluhan kesehatan paling banyak dialami warga terdampak banjir hingga 22 Desember 2025. Lingkungan pascabanjir yang lembap, paparan air kotor, dan keterbatasan fasilitas sanitasi di lokasi pengungsian dinilai memperbesar risiko penularan maupun iritasi kulit, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
Sekretaris Dinkes Sumut Hamid Rijal, melalui Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda Dedi Lubis, menyebut total 15.687 kasus penyakit kulit telah dilaporkan dari wilayah terdampak. Kasus terbanyak tercatat di sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Langkat, Tapanuli Tengah, Deli Serdang, Batubara, Tebing Tinggi, dan Mandailing Natal.
Dedi menegaskan persoalan ini tidak bisa dipandang ringan karena faktor risikonya berlapis. Ia menyoroti kondisi dasar yang kerap terjadi di pengungsian: akses air bersih yang terbatas, sanitasi belum memadai, serta kepadatan hunian yang membuat kebersihan sulit dijaga.
“Ini perlu menjadi fokus perhatian, terutama terkait faktor risiko seperti paparan air kotor, sanitasi lingkungan yang belum optimal, keterbatasan air bersih, serta kepadatan pengungsian…,” kata Dedi, Selasa (23/12).
Selain penyakit kulit, Dinkes Sumut juga melaporkan lonjakan keluhan saluran pernapasan. Total 12.693 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dicatat pada periode yang sama, dengan angka tinggi antara lain di Tapanuli Tengah, Langkat, Deli Serdang, Kota Medan, dan Tapanuli Selatan. Dedi menjelaskan peningkatan ISPA di Tapanuli Tengah muncul seiring kondisi wilayah yang mulai mengering pascabanjir, yang biasanya memicu debu dan partikel beterbangan.
“Sekarang Tapteng mulai kering, sehingga keluhan ISPA meningkat,” ujarnya.
Gangguan kesehatan berbasis air dan makanan juga masih terlihat pada fase pemulihan. Dinkes mencatat 2.424 kasus diare, 991 kasus influenza like illness (ILI), dan 636 kasus suspek demam tifoid. Angka tersebut menunjukkan persoalan higienitas dan keamanan konsumsi masih jadi PR besar di sejumlah lokasi terdampak.
Di sisi lain, kewaspadaan terhadap penyakit berbasis vektor juga diminta tidak kendur setelah banjir surut. Dedi menyampaikan terdapat 266 kasus malaria dan 12 laporan suspek dengue, karena potensi tempat perindukan nyamuk lazim meningkat ketika genangan mulai hilang dan menyisakan kubangan-kubangan kecil.
Yang menarik, Dinkes Sumut juga mengangkat temuan nonmedis yang dinilai bisa berujung pada masalah kesehatan fisik maupun mental di pengungsian. Salah satu sorotan muncul dari diskusi tim kesehatan jiwa bersama Kementerian Kesehatan serta pengamatan tim kesehatan reproduksi dan psikologi di lokasi pengungsian GOR Tapanuli Tengah. Dedi menyebut persoalan minimnya ruang privat bagi pengungsi—terutama pasangan suami istri—muncul sebagai kebutuhan yang disampaikan langsung oleh warga.
“Di GOR Tapteng tidak ada ruang… untuk suami istri,” paparnya.
Menurut Dedi, isu tersebut memang bukan sepenuhnya ranah kesehatan sebagai leading sector, namun dampaknya dapat merembet ke berbagai aspek—mulai dari stres berkepanjangan, konflik di keluarga, sampai gangguan kesehatan yang dipicu kondisi psikologis dan minimnya rasa aman/nyaman. Karena itu, Dinkes mendorong koordinasi lintas sektor agar kebutuhan dasar di pengungsian tidak hanya berhenti pada logistik, melainkan juga tata kelola ruang, sanitasi, air bersih, dan dukungan psikososial.
