Perspektif.co.id - Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menelan korban. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Rabu (3/12) pagi, jumlah korban meninggal mencapai 753 orang. Puluhan ribu warga mengungsi dan sangat bergantung pada bantuan logistik.
Di tengah situasi darurat itu, penyaluran bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) justru memicu polemik. Rekaman video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan cara distribusi sembako berupa beras dan mi instan yang dijatuhkan begitu saja dari helikopter ke warga korban banjir di Kabupaten Tapanuli Utara.
Dalam sejumlah potongan video, tampak warga yang terdampak banjir dan longsor berkumpul di sebuah lapangan terbuka, menunggu kedatangan helikopter pembawa logistik. Namun, helikopter tersebut tidak mendarat. Pesawat hanya terbang rendah, sementara karung beras dan dus mi instan dilepas satu per satu dari udara.
Akibatnya, sebagian besar bantuan jatuh menghantam tanah, pecah, dan berserakan. Warga yang sudah berhari-hari kekurangan makan terpaksa memunguti beras yang bercampur tanah demi bisa dimasak kembali.
Seorang pria yang terdengar dalam video viral itu meluapkan kekecewaannya. Ia menilai cara distribusi bantuan tersebut tidak manusiawi dan membuat sembako tidak lagi layak dikonsumsi.
“Tidak ada manfaatnya, Bapak perhatikanlah ini. Ini dikasih dari atas. Untuk apa bantuan dibagikan kepada kami kalau tidak ada gunanya?” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah lebih serius memperhatikan kondisi warga yang sudah lama kelaparan. “Tolong Pak diperhatikan Desa Batang Purba, Kecamatan Parmonangan. Diberikan bantuan pada kami yang tidak berfungsi, tidak bisa dimakan. Berikan bantuan yang layak, yang bisa kami makan. Kami sudah kelaparan,” keluhnya.
Kejadian ini langsung menyulut kritik warganet. Banyak pengguna media sosial mempertanyakan standar operasional penyaluran bantuan dan menilai metode menjatuhkan paket sembako dari udara tanpa pengaman sebagai tindakan ceroboh.
“Kalau helikopternya nggak bisa mendarat, kan bisa diturunkan pakai tali pelan-pelan. Sampai bawah tinggal potong talinya,” tulis seorang netizen yang menyoroti minimnya upaya pengamanan distribusi bantuan.
Netizen lain menyinggung teknologi yang sudah tersedia dan seharusnya bisa dimanfaatkan. “Sekarang sudah 2025, teknologi semua canggih. Ada tuh namanya parasut, jaring-jaring,” komentar warganet lain, menilai seharusnya ada cara lebih aman agar bantuan tetap utuh saat menyentuh tanah.
Menanggapi viralnya video tersebut, Ketua Harian Posko Darurat Bencana Pemprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung, memberikan penjelasan. Ia mengatakan distribusi lewat udara dilakukan karena akses jalur darat ke sejumlah wilayah terdampak masih terputus total.
“Harusnya kita juga bisa memahami mana SOP yang normal, mana SOP yang darurat. Kita pahami bersama bagaimana keresahan masyarakat di daerah pedalaman yang tidak bisa diakses. Salah satu cara mengatasi ini tentu lewat udara,” ucap Basarin, dikutip dari CNN Indonesia.
Ia menambahkan, tidak semua wilayah terdampak memiliki lokasi pendaratan helikopter yang memadai. “Lewat udara juga tidak semua daerah bisa menjadi tempat landing helikopter. Tidak semua daerah punya helipad,” jelasnya.
Basarin mengakui, cara penyaluran dengan menjatuhkan bantuan dari helikopter memang berisiko menimbulkan kerusakan pada sebagian paket sembako. Namun, menurutnya, langkah tersebut diambil untuk memastikan bantuan bisa secepat mungkin sampai ke tangan warga yang terisolasi.
“Salah satu cara untuk mendistribusikan bahan pangan ini adalah dengan kita jatuhkan dari helikopter, dengan harapan bisa diakses masyarakat setelah sampai di tanah. Namun demikian, ada satu dua yang mungkin rusak. Itu akan kita perbaiki nanti ke depan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama pemerintah adalah memastikan masyarakat tidak makin resah karena merasa tidak tersentuh bantuan. “Niat kita bagaimana masyarakat bisa mengakses bantuan ini sehingga tidak terjadi kekhawatiran di masyarakat,” pungkasnya.
Perdebatan soal metode distribusi bantuan ini menambah sorotan publik terhadap penanganan bencana di Sumatra. Di satu sisi, pemerintah daerah menekankan keterbatasan akses dan urgensi penyaluran cepat. Di sisi lain, warga dan warganet menuntut tata kelola bantuan yang lebih manusiawi dan memastikan sembako yang dikirim benar-benar layak konsumsi bagi korban yang tengah berjuang bertahan hidup.
