JAKARTA, Perspektif.co.id - Menjelang penyelenggaraan Muktamar ke-10, dinamika politik di dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mengalami eskalasi. Pemicunya adalah deklarasi dukungan yang diklaim berasal dari pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di 33 provinsi untuk mendorong Plt. Ketua Umum, Muhamad Mardiono, agar maju sebagai Calon Ketua Umum periode berikutnya.
Langkah ini segera memicu reaksi keras dari tingkat akar rumput partai. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Herman Yunus, tampil sebagai salah satu suara kritis yang menolak klaim tersebut. Ia menyerukan kepada seluruh pengurus dan kader partai untuk tidak berdiam diri menyaksikan adanya manuver yang seolah-olah merepresentasikan aspirasi ribuan suara sah di dalam partai. Menurutnya, klaim dukungan dari tingkat provinsi tersebut tidak mencerminkan realitas kekuatan politik yang sesungguhnya.
Herman Yunus menegaskan bahwa kedaulatan suara mayoritas dan yang paling riil di dalam partai berada di tangan para Ketua DPC.
"Fakta yang tak bisa disangkal adalah bahwa pemilik suara riil dan mayoritas sesungguhnya adalah kita Ketua-ketua DPC, yang setiap hari berada di garis depan, bersentuhan dengan kader, umat, dan rakyat di akar rumput," ujarnya pada Jumat (19/9/2025).
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen partai untuk secara sadar dan kolektif menentang segala bentuk gerakan elit yang berpotensi mereduksi suara kader menjadi sekadar komoditas transaksional demi ambisi politik segelintir pihak. Ia memandang deklarasi tersebut sebagai upaya penggiringan opini dan manipulasi dukungan yang berbahaya bagi masa depan partai.
"Hentikan segala upaya penggiringan opini, hentikan praktik manipulasi dukungan, dan hentikan seolah-olah suara DPW adalah suara mutlak partai. Partai ini tidak boleh dipertaruhkan nasibnya hanya demi kepentingan politik jangka pendek yang mengabaikan realitas lapangan," katanya.
Herman berpandangan bahwa arah dan masa depan PPP tidak semestinya ditentukan oleh manuver politik atau klaim sepihak. Sebaliknya, penentuan kepemimpinan partai harus didasarkan pada kontestasi gagasan, adu konsep, dan pertarungan visi besar yang ditawarkan oleh setiap calon ketua umum dalam arena Muktamar ke-10 yang demokratis.
"Bukan sekadar manuver, bukan sekadar transaksional, dan bukan pula klaim sepihak yang merampas kedaulatan suara kita. Hanya Ketua DPC kabupaten/kota yang memegang kunci suara terbesar, dan hanya melalui kita kejayaan PPP bisa dipulihkan," tegasnya.
Sebagai respons atas situasi ini, Herman Yunus dan pihaknya berinisiatif mengajak seluruh kader dan para pemilik suara yang sah, khususnya para Ketua DPC, untuk segera merapatkan barisan. Ia menekankan pentingnya penguatan konsolidasi untuk membendung setiap upaya atau permainan opini yang bertujuan mengerdilkan posisi strategis DPC sebagai pemegang suara mayoritas.
"Inilah saatnya para Ketua DPC bangkit, berdiri tegak, dan menjadi penentu arah kebangkitan PPP kembali menjadi kekuatan politik besar yang dihormati, disegani, dan benar-benar berpihak kepada umat. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang kita ikhtiarkan bersama," tandasnya.***
