Perspektif.co.id - Sidang pelanggaran etik terkait kematian Bripda DP kembali digelar Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Selatan. Dalam sidang tersebut, Majelis Komisi Sidang Etik menjatuhkan sanksi terhadap tiga anggota polisi berinisial MA, MS, dan MF yang dinyatakan terbukti melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam rangkaian penanganan perkara yang berujung pada kematian Bripda DP.
Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Pol Zulham Effendy mengatakan, sidang yang digelar kali ini menitikberatkan pada dugaan penghalangan proses penyidikan. “Sidang ini terkait obstruction of justice. Ada tiga terduga pelanggar yang baru saja disidangkan, yakni MA, MS, dan MF,” kata Zulham Effendy, Selasa (3/3/2026).
Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan etik, MA disebut tidak melaporkan peristiwa kekerasan yang kemudian berakhir dengan meninggalnya Bripda DP. Tidak hanya itu, MA juga disebut memberi instruksi agar bercak darah di tempat kejadian perkara (TKP) dibersihkan. Atas tindakannya, MA dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela, kewajiban menyampaikan permintaan maaf secara lisan dan tertulis kepada institusi serta pimpinan, dan pembinaan mental serta fisik selama satu bulan.
Selain sanksi etika, MA juga dikenai sanksi administratif yang lebih berat. “Selain itu, MA juga dikenai sanksi administratif berupa demosi selama delapan tahun dan penempatan khusus (patsus) selama 30 hari,” ujar Zulham Effendy.
Sementara itu, MS dinyatakan terbukti menghilangkan bercak darah atau barang bukti di TKP, namun tindakan tersebut dilakukan atas perintah MA. Dalam persidangan, terungkap MS yang berstatus junior mengaku tidak berani menolak perintah tersebut. Meski demikian, Propam tetap menjatuhkan sanksi etik serupa, ditambah sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 30 hari. “Dijatuhi sanksi etika yang sama serta sanksi administratif berupa patsus selama 30 hari,” kata Zulham.
Adapun MF, dalam fakta persidangan, disebut mengetahui ketika MS diperintahkan membersihkan bercak darah, tetapi tidak melaporkan peristiwa itu kepada atasan. Propam menilai tindakan diam tersebut bertentangan dengan kewajiban anggota Polri yang seharusnya melaporkan setiap dugaan tindak pidana maupun pelanggaran hukum. Atas perbuatannya, MF juga dijatuhi sanksi etika yang sama serta penempatan khusus selama 30 hari. “Padahal, sebagai anggota Polri, ia memiliki kewajiban melaporkan setiap dugaan tindak pidana maupun pelanggaran hukum. MF juga dijatuhi sanksi etika yang sama serta patsus selama 30 hari,” ungkap Zulham.
Propam juga mendalami alasan penghapusan bercak darah serta tidak adanya laporan awal dari MA. Berdasarkan keterangan yang didalami, MA mengaku merasa segan dan takut terhadap Bripda P yang disebut memiliki karakter dominan. MA juga disebut sempat berpura-pura tidak mengetahui kejadian tersebut dan menyatakan sedang tertidur lantaran posisinya berada di dekat pintu keluar. Menurut Zulham, MA menyampaikan penghilangan darah terjadi secara spontan karena merasa ngeri melihat darah di TKP, meski belakangan mengaku terkejut ketika mengetahui korban akhirnya meninggal dunia. “Penghilangan darah itu disebut spontan karena merasa ngeri melihat darah. Namun ia mengaku kaget saat mengetahui korban akhirnya meninggal dunia,” terangnya.
Di sisi lain, Bripda P yang diduga melakukan kekerasan terhadap Bripda DP telah lebih dulu menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Namun, Propam menyebut Bripda P masih mempertimbangkan langkah banding atas putusan tersebut. “Bripda P saat ini masih mempertimbangkan upaya banding atas putusan tersebut,” kata Zulham.
