JAKARTA,Perspektif.co.id - Presiden Prabowo Subianto menyatakan tengah mempertimbangkan serius gagasan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, agar pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Wacana ini mengemuka sebagai respons atas tingginya biaya politik dalam kontestasi elektoral di Indonesia yang selama dua dekade terakhir mengandalkan mekanisme pemilu langsung. Menurut Prabowo, model demokrasi perwakilan dengan pelibatan lembaga legislatif daerah dalam memilih kepala daerah sudah diterapkan sejumlah negara dan terbukti lebih efisien dari sisi pembiayaan politik.

“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” ujar Prabowo saat berpidato dalam acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).

Prabowo mencontohkan, sistem serupa diterapkan di Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia, yang menurutnya mampu menjalankan demokrasi dengan biaya politik yang lebih terkendali. Negara-negara tersebut, kata dia, menjadi bukti bahwa sistem politik bisa berjalan efektif tanpa harus membebani negara maupun kandidat dengan ongkos pemilu yang besar.

“Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara. Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” lanjut Prabowo.

Ia menekankan, perbaikan sistem politik Indonesia tidak hanya menyangkut mekanisme pemilihan, tetapi juga budaya berdemokrasi setelah kontestasi usai. Prabowo kembali menegaskan pentingnya spirit kebersamaan dan gotong royong ketika proses pemilihan telah berlalu.

“Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya, politik demokrasi Indonesia harus bercirikan: persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama,” kata Kepala Negara.

Dalam forum yang sama, Bahlil Lahadalia mengulangi pandangan yang sudah ia sampaikan setahun lalu terkait mekanisme pemilihan kepala daerah. Menurutnya, menyerahkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kepada DPRD akan mengurangi kompleksitas dan tekanan biaya yang selama ini membayangi pilkada langsung.

“Satu tahun lalu kami menyampaikan, keputusan pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro dan kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR atau DPRD tingkat dua. Biar tidak lagi pusing-pusing,” ujar Bahlil.

Ia menilai, demokrasi di Indonesia perlu dirancang dengan formula yang sesuai kebutuhan nasional, bukan sekadar meniru praktik negara lain. Fokus utama, menurut Bahlil, adalah meminimalkan ruang permainan uang (money politics) dan menurunkan ongkos politik yang kian membebani peserta pemilu.

“Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali, harus kita pertimbangkan yang baik-baik. Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik. Supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit,” pungkasnya.

Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah kepada DPRD ini berpotensi memicu perdebatan lanjutan di ruang publik dan parlemen. Di satu sisi, usulan ini dinilai dapat menekan biaya politik dan mengurangi praktik transaksional dalam pemilu langsung. Namun di sisi lain, perubahan mekanisme pemilihan berpotensi mengundang kritik terkait risiko berkurangnya partisipasi langsung warga dalam menentukan pemimpin di daerah.