PATI, Perspektif.co.id - Sejumlah tokoh nasional mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Pati, Jawa Tengah, Kamis (5/3/2026), untuk menyaksikan langsung sidang pembacaan vonis terhadap dua aktivis setempat, Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto. Kehadiran mereka menjadi sorotan lantaran sidang putusan ini dikawal massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) sejak pagi, sementara aparat keamanan menyiagakan pengamanan berlapis di sekitar lokasi persidangan.
Pantauan di lapangan menunjukkan massa mulai berdatangan dan memadati area depan PN Pati sejak sekitar pukul 08.00 WIB, bahkan mengular di ruas Jalan Pati–Kudus. Akses menuju pintu masuk pengadilan dijaga ketat, termasuk pemasangan pagar dan kawat berduri di area depan gedung. Sidang yang semula dijadwalkan pukul 09.00 WIB dilaporkan berjalan dengan pembatasan akses masuk, sehingga tidak semua orang dapat memasuki ruang persidangan.
Di tengah pengawalan massa itu, hadir Inayah Wahid—putri bungsu Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur)—serta Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto. Mereka berada di PN Pati untuk memberi dukungan dan solidaritas bagi Botok dan Teguh, yang perkaranya menjerat keduanya setelah aksi demonstrasi dan pengawalan sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati pada 31 Oktober 2025 lalu. Inayah menegaskan ia datang untuk memastikan ruang kritik publik tidak menyempit, seraya mengatakan, “Ya mendukung supaya rakyat tetap bisa bersuara, nggak dikit-dikit dikriminalisasi. Ini haknya mereka rakyat,” dan ia juga menekankan pentingnya memandang rangkaian perkara secara menyeluruh, “Kita harus melihat perkara ini secara utuh.”
Menurut Inayah, rangkaian peristiwa yang mengiringi kasus ini tak bisa dilepaskan dari dinamika protes warga Pati sebelumnya, termasuk aksi 13 Agustus 2025 yang dipicu isu kenaikan pajak hingga 250 persen, lalu berlanjut pada pengawalan proses politik di daerah. Narasi itu, menurut dia, harus dibaca sebagai bagian dari ekspresi warga terhadap kebijakan dan rasa keadilan, bukan semata dipotong pada insiden tertentu yang berujung proses hukum.
Sementara itu, Tiyo menyebut kehadirannya bersama jejaring ketua BEM lain sebagai bentuk solidaritas lantaran ia menilai proses penegakan hukum berisiko dipersepsikan sebagai alat pembungkaman. Ia menyatakan, “Saya bersama dengan Ketua BEM lain, kita solidaritas karena penegakan hukum yang justru sebagai alat kekuasaan ketika membungkam rakyatnya,” dan ia juga mendorong agar perkara ini diputus secara adil dengan harapan kedua terdakwa dibebaskan.
Dari sisi keamanan, Polresta Pati mengerahkan personel gabungan dalam jumlah besar untuk mengamankan jalannya sidang dan aksi massa. Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi menegaskan pengamanan dilakukan maksimal agar situasi tetap kondusif, sambil menyampaikan, “Kita kerahkan 1.300 personel Polres gabungan se-wilayah Pati Raya,” dan mengimbau massa menjaga ketertiban mengingat momen berlangsung di bulan Ramadan.
