JAKARTA, Perspektif.co.id - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dan Aceh justru membuka wajah asli sebagian pejabat negara. Alih-alih menunjukkan empati dan kepemimpinan yang kuat, ia menilai banyak pejabat sibuk membangun citra dan memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik.
Fernando menyoroti pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang dinilai meremehkan skala bencana di wilayah Tapanuli karena dianggap tidak separah yang tergambar di media sosial. Sikap ini, menurutnya, mencerminkan minimnya kepekaan seorang pemimpin lembaga penanggulangan bencana.
“Presiden sebaiknya segera mencopot Suharyanto dari jabatannya, karena dengan ucapan dan sikap seperti itu dia tidak pantas memegang posisi tersebut,” tegas Fernando di Jakarta, Rabu (3/12/2025). “Posisi itu seharusnya ditempati sosok yang memiliki empati tinggi, seperti para pimpinan BNPB sebelumnya,” tambahnya.
Tak hanya BNPB, Fernando juga mengkritik keras manuver politik yang ia lihat dalam kunjungan Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, ke lokasi bencana di Sumatera Barat. Dalam kunjungan itu, Zulhas terekam membawa dan memanggul beras untuk korban bencana, aksi yang kemudian ramai dibahas di publik.
Menurut Fernando, cara tersebut lebih mirip pertunjukan pencitraan ketimbang respons substantif terhadap situasi krisis. “Pertunjukan seperti itu tidak menarik lagi dan justru membuat masyarakat jenuh melihat gaya kepemimpinan yang hanya mengandalkan pencitraan,” ujarnya.
Ia menilai kecil kemungkinan Zulkifli dicopot dari jabatan Menko karena posisinya sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Namun Fernando menyindir bahwa secara gaya, Zulhas “lebih cocok menjadi pemain sinetron ketimbang Menko di Kabinet Merah Putih”.
Sikap serupa, lanjutnya, tampak pula pada Bupati Aceh Tenggara Muhammad Salim Fakhry. Di tengah suasana duka dan pemulihan akibat bencana, sang bupati justru melontarkan pernyataan politik dengan menyebut harapannya agar Presiden Prabowo Subianto bisa menjabat seumur hidup, sekaligus membanggakan pilihan politik warga di pemilu 2024 yang mayoritas memilih Prabowo.
Fernando menilai pernyataan tersebut tidak pantas keluar dari seorang kepala daerah dalam konteks bencana. “Sebaiknya Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan, agar ia bisa menempatkan nurani dan tidak selalu memanfaatkan situasi bencana untuk kepentingan politik,” tegasnya.
Ia juga menyorot pernyataan Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dwi Januanto Nugroho, terkait temuan kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatra. Dwi sebelumnya menyebut kayu-kayu tersebut merupakan kayu bekas tebangan yang sudah lapuk dan kemudian terseret arus.
Menurut Fernando, pernyataan tersebut terasa “asal bicara” dan mudah dipatahkan oleh kondisi nyata di lapangan. Ia mengingatkan, komentar pejabat teknis semestinya didasarkan pada kajian yang kuat, bukan narasi yang justru memancing cemoohan publik.
“Situasi bencana di Sumatra ini memperlihatkan tabiat sebagian pemimpin dan pejabat negara. Mereka lebih tampak sebagai penikmat kekuasaan yang tidak punya empati dan hanya fokus mempertahankan jabatan,” kritiknya.
Fernando menutup pernyataannya dengan mengingatkan publik agar tidak mudah melupakan sikap-sikap seperti ini saat memasuki momentum politik ke depan.
“Saya berharap masyarakat tidak mudah menjadi pelupa, supaya tidak kembali dimanfaatkan untuk kepentingan politik pada tahun 2029 yang akan datang,” ujar Fernando.
