JAKARTA, Perspektif.co.id - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan penyaluran bantuan langsung tunai sementara (BLTS) tahap kedua akan mulai digelontorkan pekan depan kepada sekitar 12 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Skema ini menjadi bagian dari rangkaian bansos pemerintah untuk menjaga daya beli rumah tangga rentan di penghujung tahun.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan, proses administrasi dan penyaluran kini sedang berjalan. Menurutnya, BLTS reguler hampir seluruhnya telah disalurkan, sehingga fokus beralih ke tahap lanjutan
“BLTS sekarang sedang dalam proses untuk penyaluran tahap kedua. Kalau yang reguler, hampir semuanya sudah selesai,” ujar Gus Ipul di Tangerang, Banten, Sabtu (22/11).
Ia mengungkapkan, 12 juta KPM penerima BLTS tahap kedua tersebut merupakan bagian dari total sekitar 35 juta penerima yang berhak atas bantuan serupa. Mereka telah melalui proses verifikasi dan pemutakhiran data sebelum masuk daftar penyaluran.
Pada tahap pertama, pemerintah telah menyalurkan BLTS kepada lebih dari 15 juta KPM. Selanjutnya, setelah tahap kedua rampung, pemerintah masih akan membuka tahap ketiga dengan sasaran sekitar 8 juta KPM. Dengan demikian, keseluruhan penyaluran BLTS untuk periode ini diproyeksikan menyentuh 35 juta keluarga penerima.
Gus Ipul menegaskan, sejauh ini distribusi dana melalui dua kanal utama, yaitu bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia, berjalan tanpa hambatan berarti.
“Secara umum, penyaluran lewat Himbara maupun PT Pos berlangsung lancar” ujarnya. Ia merinci, sekitar 18 juta KPM menerima BLTS melalui PT Pos, sementara kurang lebih 17 juta KPM lainnya disalurkan lewat bank Himbara.
Namun ia mengakui, persoalan data sempat menjadi kendala pada tahap awal. Saat ini, Kemensos mengklaim telah melakukan pemutakhiran basis data penerima dengan dukungan pemerintah daerah.
“Kendala kemarin lebih banyak di data. Karena itu, sekarang datanya kami perbarui dulu baru disalurkan. Proses ini memang bertahap dan membutuhkan dukungan dari daerah,” tutur Gus Ipul.
BLTS yang disalurkan pemerintah kali ini mencakup periode Oktober, November, dan Desember. Dengan cakupan 35 juta KPM di seluruh Indonesia, bantuan ini diharapkan dapat menjadi bantalan konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus memperkuat program perlindungan sosial di tengah ketidakpastian ekonomi.
