Perspektif.co.id - Nilai tukar rial Iran kembali jadi sorotan setelah melemah tajam di tengah krisis ekonomi yang memburuk. Per Rabu (14/1/2026), kurs pasar menunjukkan US$1 setara sekitar 1,06 juta rial—angka yang menggambarkan betapa cepatnya mata uang Iran kehilangan daya terhadap dolar AS.
Kondisi itu membuat perbandingan nominal terlihat mencolok bagi warga negara Indonesia. Dengan kurs Rp1 ≈ 63,39 rial, uang pecahan Rp20.000 jika dikonversi setara sekitar 1,27 juta rial—secara nominal sudah masuk kategori “jutaan” dalam denominasi lokal.
Namun, status “jutawan” di Iran lebih banyak menggambarkan nilai nominal ketimbang kemakmuran riil. Pelemahan rial yang berlangsung cepat ikut mendorong kenaikan harga barang di dalam negeri, terutama kebutuhan pokok. Tekanan biaya hidup kian terasa ketika inflasi Iran dilaporkan berada di kisaran 42% pada Desember 2025, seiring melemahnya mata uang dan gejolak ekonomi.
Sejumlah pelaku usaha dan analis menilai krisis nilai tukar berimbas luas hingga ke negara tetangga. Reuters, misalnya, melaporkan pelemahan rial menggerus kemampuan belanja warga Iran dan berdampak pada sektor-sektor yang bergantung pada arus wisata/pelintas negara, termasuk industri ziarah di Irak yang selama ini banyak ditopang pengunjung dari Iran.
Pelemahan mata uang juga memperberat beban fiskal, terutama pada sektor energi yang lama ditopang subsidi. Iran selama ini dikenal menjaga harga bensin tetap rendah melalui skema subsidi, tetapi tekanan anggaran mendorong perubahan kebijakan. Associated Press melaporkan Iran menerapkan sistem harga bensin tiga tingkat mulai Desember 2025: kuota 60 liter/bulan tetap di harga subsidi 15.000 rial per liter, lalu 100 liter berikutnya di 30.000 rial per liter, dan konsumsi di atas total 160 liter/bulan naik ke 50.000 rial per liter.
Skema baru itu menegaskan dilema pemerintah: mempertahankan subsidi besar di saat kurs terus tertekan, atau menaikkan harga untuk mengurangi beban fiskal dengan risiko menambah tekanan sosial. Di sisi lain, laporan-laporan internasional juga menyoroti kombinasi faktor yang mendorong krisis—mulai dari sanksi ekonomi, persoalan struktural, hingga turbulensi keuangan domestik.
