Perspektif.co.id - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengaku menerima informasi adanya dugaan 80 ton bantuan logistik untuk korban bencana di Kabupaten Bener Meriah yang tidak jelas rimbanya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah langsung merespons dan menegaskan seluruh bantuan yang masuk lewat jalur resmi tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mualem menyebut, selama ini distribusi logistik ke wilayah terdampak di Aceh, termasuk Bener Meriah, telah dilakukan secara masif oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun para donatur. Namun, ia menyoroti masih adanya indikasi penyaluran yang tidak tepat sasaran di lapangan.
“Saya mendapat kabar, ada sekitar 80 ton bantuan yang disebut-sebut hilang dan tidak jelas ke mana perginya. Bantuan itu diturunkan di Bener Meriah dan banyak dari para donatur, tetapi ternyata tidak semua sampai ke yang berhak,” kata Muzakir Manaf kepada wartawan di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu (10/12/2025) malam.
Ia menegaskan belum bisa memastikan kebenaran informasi tersebut. Namun, Mualem menyatakan tidak akan tinggal diam dan akan meminta aparat berwenang melakukan pengecekan menyeluruh di lapangan.
Menurutnya, dugaan penyimpangan atau salah sasaran dalam distribusi bantuan bencana tidak boleh dibiarkan, terlebih di tengah situasi darurat ketika masyarakat sangat bergantung pada logistik yang dikirim dari berbagai daerah.
“Ini masih akan kita cek lebih jauh, apa benar jumlahnya sebesar itu dan di mana terjadi masalahnya. Saya akan minta Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh ikut turun memastikan penyaluran logistik berjalan adil dan transparan,” tegasnya.
Mualem juga secara khusus mengingatkan pemerintah daerah, terutama Bupati Bener Meriah, agar memastikan pembagian bantuan dilakukan secara merata dan tepat sasaran.
“Kami minta Bupati Bener Meriah benar-benar membagi sembako dengan seadil-adilnya. Jangan sampai ada warga terdampak yang tidak tersentuh padahal stok bantuan sebenarnya mencukupi,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan Gubernur Aceh tersebut, Pemkab Bener Meriah lewat Kepala Pusat Data dan Informasi Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi, Ilham Abdi, menyampaikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa seluruh logistik yang masuk melalui mekanisme resmi hingga ke gudang tercatat dan diawasi secara ketat.
“Untuk logistik yang sudah masuk ke gudang, bisa kami pastikan tidak ada yang hilang. Bantuan yang dibawa ke Bandara Rembele adalah kiriman yang dialamatkan khusus untuk masyarakat Bener Meriah, diterima petugas di bandara lalu dikawal menuju gudang,” jelas Ilham, Kamis (11/12/2025).
Ia menjelaskan, pengelolaan logistik di Bandara Rembele dan gudang kargo melibatkan unsur TNI AU yang bertugas mengendalikan pergerakan barang di area tersebut. Setiap kiriman yang masuk dan keluar di bawah koordinasi posko resmi, dicatat dan didokumentasikan.
“Di gudang cargo sendiri pengendaliannya dipegang TNI AU yang bertugas di sana. Semua logistik yang masuk dan keluar melalui gudang tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan, sampai saat ini belum ada laporan resmi tentang bantuan yang hilang di gudang,” tambahnya.
Ilham juga mengimbau para donatur, lembaga kemanusiaan, maupun pihak lain yang ingin menyalurkan bantuan untuk menggunakan jalur resmi posko bencana atau memastikan penerima jelas ketika barang tiba di Bandara Rembele. Hal ini penting untuk menjamin rantai distribusi bisa diawasi secara administratif.
“Sejak awal kami sampaikan kepada para donatur atau siapa pun yang ingin mengirim logistik agar dialamatkan ke posko bencana atau langsung ke penerimanya yang menunggu di gudang kargo Bandara Rembele. Dengan begitu, arus barang tetap bisa kami monitor,” ujar Ilham.
Ia menegaskan, setiap bantuan yang sudah resmi tercatat di gudang logistik wajib mengikuti prosedur standar penyaluran. Data penerima, jumlah barang, hingga dokumentasi serah terima, menjadi bagian dari kontrol administrasi yang disusun untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
“Kalau bantuan sudah resmi tercatat diterima gudang, maka setiap penyalurannya akan tercatat secara administrasi. Sudah ada SOP yang mengatur disalurkan ke siapa, jumlahnya berapa, dan dilengkapi dokumentasi penerima,” kata Ilham.
Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan terjadinya persoalan di luar jalur resmi, misalnya jika ada bantuan yang dikirim tanpa koordinasi dengan posko atau tidak melalui gudang logistik yang dikelola pemerintah dan aparat. Kondisi itulah yang berpotensi menimbulkan kesimpangsiuran informasi di lapangan.
Pernyataan Gubernur Aceh dan klarifikasi Pemkab Bener Meriah ini mencerminkan sensitifnya isu tata kelola bantuan di tengah bencana besar yang melanda Aceh dan sekitarnya. Di satu sisi, pemerintah provinsi ingin memastikan tidak ada kebocoran atau salah sasaran, sementara di sisi lain pemerintah kabupaten berupaya menjaga kepercayaan publik bahwa mekanisme resmi distribusi bantuan dijalankan dengan disiplin.
Ke depan, transparansi dan konsistensi pelaporan logistik dari semua simpul distribusi menjadi kunci untuk meredam spekulasi. Keterlibatan aparat penegak hukum dan TNI dalam pengawasan, seperti yang disampaikan Gubernur Aceh, diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus memberikan kepastian kepada para donatur bahwa bantuan yang dikirim benar-benar sampai ke tangan warga terdampak bencana yang membutuhkan.
