Perspektif.co.id - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, kembali menetapkan status tanggap darurat bencana setelah banjir merendam sejumlah wilayah selama dua hari terakhir akibat hujan berintensitas tinggi yang memicu luapan sungai.
Penetapan kembali status darurat itu dilakukan setelah pemerintah setempat sempat mengakhiri fase tanggap darurat dan beralih ke masa transisi darurat menuju pemulihan pascabencana pada Selasa (6/1/2026). Namun, banjir susulan yang meluas membuat pemerintah daerah mengevaluasi keputusan tersebut dan mengaktifkan lagi status tanggap darurat untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Plt Sekda Aceh Utara Jamaluddin mengatakan curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir menjadi pemicu banjir susulan di daerah itu. “Curah hujan tinggi beberapa hari terakhir kembali memicu banjir susulan cukup luas di sini (Aceh Utara),” kata Jamaluddin saat dikonfirmasi, Sabtu (10/1/2026).
Ia menjelaskan, luapan arus sungai berdampak langsung ke permukiman warga, sehingga status masa transisi dievaluasi melalui rapat koordinasi dan pemantauan kondisi lapangan. “Kita sepakat mengembalikan status daerah ke tanggap darurat sehingga langkah penyelamatan lebih maksimal,” ucap Jamaluddin.
Status tanggap darurat bencana tersebut berlaku selama 14 hari ke depan hingga 24 Januari 2026. Dengan status ini, pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas untuk mengerahkan personel, peralatan, hingga penggunaan anggaran darurat guna mempercepat evakuasi, penanganan pengungsi, serta pemulihan layanan dasar.
Sementara itu, pemerintah juga mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan karena potensi hujan masih berpeluang terjadi. Sejumlah laporan mengacu pada prakiraan cuaca yang masih menunjukkan peluang hujan ringan hingga sedang di beberapa hari ke depan, khususnya bagi warga yang tinggal di bantaran sungai dan wilayah rawan tergenang.
Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh sejak akhir November 2025 sebelumnya telah menimbulkan dampak luas, termasuk korban jiwa, pengungsian, dan kerusakan rumah. Data pemerintah daerah menyebut korban meninggal mencapai 230 orang dan 6 jiwa dinyatakan hilang. Sementara jumlah pengungsi tercatat 19.047 jiwa yang tersebar di 210 titik, dengan rumah rusak mencapai 46.607 unit.
Selain kerusakan permukiman, dampak banjir bandang dan longsor juga menghantam sektor pertanian, terutama perkebunan kopi di wilayah penghasil utama. Di Kabupaten Aceh Tengah, luas kebun kopi yang terdampak dilaporkan mencapai 12.638 hektare. Kerusakan kebun disebut terjadi di banyak kecamatan dengan luasan bervariasi, termasuk di Kecamatan Pegasing yang menjadi salah satu lokasi kerusakan terluas.
Adapun di Kabupaten Bener Meriah, laporan terpisah menyebut kerusakan kebun kopi mencapai 445 hektare.
Pemerintah daerah menyatakan pendataan final untuk lahan kopi dan sejumlah lahan perkebunan lain masih berjalan. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Cut Huzaimah menyebut pendataan final ditargetkan rampung hingga 20 Januari 2026, sembari pemerintah menyiapkan skema bantuan bagi petani terdampak, termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat.
