KABUPATEN TANGERANG, Perspektif.co.id — Proyek Tugu Titik Nol Kabupaten Tangerang menuai kritik warganet usai tampilannya disindir mirip kotak tempat pemungutan suara (TPS). Di Instagram, akun @syahrilim menulis sindiran “mirip kotak tps”, yang segera disahut @fadhlirobby: “bagusan kotak tps mas.” Sementara itu, pekerjaan yang ditargetkan selesai pada Juli 2025 disebut belum rampung hingga kini.
Berdasarkan dokumen kegiatan, pekerjaan ini digarap PT Daffana Utama Berlian—Direktur: Yamin (kontak 0818-0847-7715)—beralamat di Gedung ASCOM, Jl. Matraman Raya No. 67 RT 005/RW 004, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Nilai kontrak Rp2.228.519.962,32, dengan anggaran konsultan pengawasan Taman Tugu Nol Tigaraksa Rp79.292.000.
Di tengah polemik tampilan dan keterlambatan, pemerintah daerah mengatakan tujuan pembangunan sebagai penanda resmi pusat geografis sekaligus ruang publik edukatif. Perencana Muda Bappeda Kabupaten Tangerang, Nabawi, menjelaskan tugu ini lahir dari kebutuhan memperkuat identitas wilayah yang telah ditetapkan lembaga geospasial nasional di koridor antara Kantor Bupati dan Inspektorat Kabupaten Tangerang.
“Titik nolnya sudah ada, hanya berupa tugu sederhana. Kami ingin menghadirkan bangunan yang benar-benar menjadi identitas Kabupaten Tangerang, seperti di daerah lain yang memiliki monumen khas di titik nolnya,” jelasnya.
Rancangan tugu disebut memadukan fungsi penanda, edukasi, dan ruang interaksi sosial. “Bangunannya berbentuk setengah lingkaran menyerupai benteng, karena benteng merupakan identitas Kabupaten Tangerang. Di dalamnya ada informasi digital sejarah daerah, sementara di luar akan dibuat area amphitheater untuk aktivitas komunitas dan anak muda,” kata Nabawi. Ia menambahkan desain dipilih sederhana namun sarat makna agar mudah dikenali sebagai landmark baru dan menumbuhkan kebanggaan warga pada sejarah daerah.
Menjawab pertanyaan publik soal keabsahan lokasi, Nabawi menegaskan titik nol memang berada di Tigaraksa selaku ibu kota kabupaten, dan sudah ditetapkan berdasarkan pemetaan geospasial pemerintah pusat.
“Titik nol kabupaten tentu berada di ibu kota, dan itu sudah ditentukan secara geospasial. Bahkan sudah ada penandanya berupa plat emas di area tugu yang ada saat ini,” ujarnya.
Untuk pelaksanaan, proyek berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang. Ke depan, pengelolaan konten sejarah berpotensi kolaboratif dengan Dinas Arsip Daerah. “Pembangunan dilakukan DLHK, tapi nanti kontennya berkolaborasi dengan Dinas Arsip. Pengelolaan jangka panjang masih akan dibicarakan lebih lanjut,” ucap Nabawi.
Ruang tugu direncanakan terbuka untuk umum. Namun, jam operasional akan disesuaikan dinamika lapangan dan kedisiplinan pengunjung menjaga kebersihan dan ketertiban.
“Rencananya terbuka untuk umum, tapi soal jam operasional masih akan dibahas. Kalau masyarakat bisa menjaga kebersihan dan ketertiban, tidak menutup kemungkinan bisa dibuka lebih lama,” jelasnya.
