Perspektif.co.id - Pemerintah Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) sejak 1 Februari 2025 telah menyepakati pendanaan reforestasi nasional senilai 50 juta dolar AS atau sekitar Rp815 miliar. Skema hibah ini disebut sebagai bagian dari kerja sama strategis kedua negara untuk memulihkan lingkungan dan menekan laju kerusakan hutan.
Dana tersebut diarahkan untuk memperbaiki kawasan hutan yang tertekan deforestasi jangka panjang, sekaligus mengurangi risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor yang kian sering terjadi di berbagai daerah.
Namun, rangkaian banjir besar yang melanda sejumlah kawasan di Sumatra dalam beberapa hari terakhir justru menghadirkan kenyataan yang berlawanan dengan narasi pemulihan. Arus air yang membawa gelondongan kayu di banyak titik memperlihatkan kerusakan hutan yang masih luas dan belum tertangani secara serius di lapangan.
Kondisi ini memicu pertanyaan publik mengenai sejauh mana program reforestasi yang didukung dana UEA tersebut benar-benar berjalan. Meski pendanaan besar sudah disiapkan sejak awal tahun, potret kerusakan lahan di wilayah banjir dinilai masih “seperti sebelum-sebelumnya” dan jauh dari gambaran pemulihan ekosistem.
Kritik menguat karena hingga kini belum ada laporan rinci dan mudah diakses publik terkait penggunaan dana sekitar Rp815 miliar tersebut. Rincian lokasi program, luas area yang direstorasi, jumlah bibit yang ditanam, hingga indikator keberhasilan yang digunakan, belum dipaparkan secara terbuka kepada masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah memastikan komitmennya untuk menjaga agar hibah UEA digunakan sesuai tujuan awal, yakni pemulihan hutan dan penguatan ketahanan lingkungan. Namun, kelompok masyarakat sipil menilai aspek transparansi dan pelaporan periodik tetap krusial agar perkembangan program bisa dipantau secara objektif.
Sejumlah pengamat lingkungan mengingatkan bahwa banjir di Sumatra seharusnya menjadi peringatan keras bahwa reforestasi tidak bisa berhenti di tataran komitmen kebijakan maupun angka anggaran. Menurut mereka, yang lebih mendesak adalah memastikan eksekusi di lapangan berjalan nyata dan terukur.
“Program reboisasi tidak cukup hanya berhenti di komitmen anggaran, publik perlu melihat bukti konkret di lapangan,” ujar seorang pengamat lingkungan menyoroti lambatnya perbaikan kondisi hutan di daerah terdampak banjir.
Masyarakat juga mempertanyakan sejauh mana desain program reforestasi mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi warga di sekitar kawasan hutan. Kerusakan lahan bukan hanya memukul ekosistem, tetapi juga mengancam sumber mata pencaharian, akses lahan, dan keamanan permukiman yang berulang kali dilanda banjir bandang.
Pemerintah didorong untuk menyampaikan penjelasan lebih rinci mengenai status pendanaan, progres kegiatan di lapangan, dan langkah korektif jika realisasi program belum sesuai rencana. Kejelasan data, target, dan pelaporan berkala dipandang penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas pemanfaatan dana hibah internasional.
Dengan bencana yang terus berulang, keberhasilan program reforestasi menjadi salah satu penentu utama ketahanan lingkungan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Publik kini menunggu bukti bahwa kucuran dana Rp815 miliar dari UEA benar-benar mampu mengubah peta kerusakan hutan, bukan sekadar menambah daftar komitmen di atas kertas.
