Perspektif.co.id - Presiden Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mampu melampaui level 5 persen. Pemerintah, kata dia, tengah mendorong penguatan ekonomi dari tingkat akar rumput sebagai fondasi untuk menjaga momentum pertumbuhan nasional.
Optimisme tersebut disampaikan Prabowo dalam forum Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2). Ia menilai sejumlah indikator makro menunjukkan arah positif, termasuk arus investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) yang terus menguat.
Tahun lalu, Indonesia mencatat realisasi FDI sebesar US$53 miliar. Angka tersebut dinilai mencerminkan kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi nasional, stabilitas politik, serta arah kebijakan pemerintah.
“Ekonomi kami tumbuh stabil di angka 5 persen lebih. Kami akan terus menjaga lintasan ini, dan secara pribadi saya yakin pertumbuhan kami akan jauh lebih tinggi tahun ini. Indikator nyata sudah mulai terlihat, kami menggerakkan ekonomi dari tingkat akar rumput,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan, strategi ekonomi pemerintah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan dalam jangka panjang. Salah satu fokus utama adalah memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara terkendali dan berkelanjutan.
“Strategi ekonomi kami sangat terfokus. Pertama, kami ingin memiliki kemampuan untuk mempertahankan pertumbuhan. Namun, kami perlu mengendalikan ekonomi dalam arti mengontrol penggunaan sumber daya alam kami secara sehat,” jelasnya.
Di sisi lain, Prabowo mengakui masih terdapat sejumlah tantangan struktural yang harus dibenahi, mulai dari persoalan tata kelola, praktik korupsi, hingga lemahnya kinerja institusi. Ia juga menyoroti maraknya aktivitas ekonomi ilegal yang dinilai merugikan negara.
Menurutnya, praktik seperti pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, hingga pengelolaan perkebunan di kawasan hutan lindung oleh korporasi tertentu menjadi masalah lama yang harus ditangani secara tegas.
“Saya tidak ingin menyerahkan kedaulatan pemerintah Indonesia kepada kartel-kartel ilegal yang terus menyebabkan hilangnya pendapatan negara yang seharusnya menjadi hak pemerintah dan rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.
Ia menyebut pemerintah telah menghitung potensi kerugian akibat tata kelola yang lemah dan salah urus ekonomi dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu, pembenahan struktural dan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.
“Kami menghitung kerugian akibat tata kelola yang lemah dan salah urus ekonomi ini sangatlah besar,” pungkasnya.
