TEKNOLOGI, Perspektif.co.id — Sebuah investigasi mendalam yang baru saja dirilis mengungkap fakta mengejutkan mengenai keterlibatan langsung raksasa teknologi asal Amerika Serikat dalam konflik yang berkecamuk di Timur Tengah. Laporan tersebut merinci bagaimana perusahaan besar seperti Microsoft dan OpenAI telah memasok model Artificial Intelligence (AI) dan layanan cloud computing kepada militer Israel, yang kemudian digunakan secara intensif untuk mempercepat pemilihan target serangan di Jalur Gaza dan Lebanon. Temuan ini memicu perdebatan sengit mengenai etika penggunaan teknologi sipil untuk keperluan warfare yang mematikan.
Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan Quds News Network dan investigasi Associated Press, lonjakan penggunaan teknologi ini terjadi secara signifikan setelah dimulainya operasi militer besar-besaran. Dokumen internal menunjukkan bahwa penggunaan layanan cloud Azure milik Microsoft oleh militer Israel meningkat drastis. Secara spesifik, konsumsi bulanan untuk tools machine learning di platform Azure melonjak hingga 64 kali lipat dibandingkan masa sebelum konflik. Infrastruktur digital ini dilaporkan digunakan untuk mendukung unit intelijen elit, termasuk Unit 8200 dan Unit 9900, yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan analisis intelijen visual.
“Mereka membuat lebih banyak target dengan lebih cepat,” demikian bunyi salah satu kutipan kunci dari laporan tersebut, yang menggambarkan bagaimana sistem berbasis AI mengubah drastis tempo dan skala operasi militer.
Sistem yang ditenagai oleh algoritma canggih ini memungkinkan militer untuk memproses data dalam jumlah masif guna mengidentifikasi potensi ancaman. Namun, investigasi tersebut menyoroti kekhawatiran serius mengenai akurasi dan "biaya kemanusiaan" dari otomatisasi perang ini. Penggunaan sistem seperti "Lavender" dan "The Gospel"—yang sebelumnya telah dilaporkan oleh media investigasi seperti +972 Magazine—kini terkonfirmasi mendapat dukungan infrastruktur dari penyedia layanan teknologi global. Ketergantungan pada machine learning untuk menentukan target serangan udara menimbulkan pertanyaan valid mengenai potensi flawed algorithms atau data yang bias yang dapat berujung pada tingginya angka korban sipil.
“Sistem ini melakukan pekerjaannya dengan cara yang dingin,” ungkap seorang sumber yang dikutip dalam laporan terkait cara kerja algoritma tersebut dalam memilah data kehidupan manusia menjadi sekadar koordinat target.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada OpenAI, pembuat ChatGPT. Investigasi menemukan bahwa perubahan diam-diam pada Terms of Service perusahaan tersebut telah membuka jalan bagi penggunaan teknologi mereka dalam konteks militer. Sebelumnya, OpenAI secara eksplisit melarang penggunaan produknya untuk "militer dan peperangan". Namun, kebijakan tersebut kini telah direvisi menjadi lebih lunak, mengizinkan kasus penggunaan "keamanan nasional" yang selaras dengan misi mereka. Perubahan kebijakan ini terjadi beriringan dengan peningkatan penggunaan model AI generatif mereka melalui platform Azure milik Microsoft oleh lembaga pertahanan Israel.
“Alat AI ini membuat proses intelijen lebih akurat dan lebih efektif,” klaim pernyataan militer Israel saat menanggapi laporan tersebut, seraya menegaskan bahwa analis manusia tetap memegang kendali akhir dan mematuhi hukum internasional.
Meskipun terdapat klaim pengawasan manusia, para ahli teknologi dan hak asasi manusia memperingatkan bahwa kecepatan yang ditawarkan oleh cloud computing dan Artificial Intelligence dapat menciptakan efek "stempel karet" (rubber-stamping), di mana operator manusia tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk memverifikasi validitas setiap target yang disarankan oleh mesin. Keterlibatan infrastruktur teknologi dari Silicon Valley ini menandai era baru dalam peperangan modern, di mana kode pemrograman dan server data menjadi senjata yang sama mematikannya dengan amunisi konvensional.
