TANGERANG SELATAN, Perspektif.co.id – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie memberikan klarifikasi terkait kritik artis sekaligus mantan penyanyi cilik, Leony Vitria Hartanti, yang menyoroti laporan keuangan Pemkot Tangsel tahun anggaran 2024.
Kritik tersebut sebelumnya ramai dibicarakan publik usai Leony membandingkan alokasi dana perjalanan dinas dengan pemeliharaan jalan.
Dalam unggahan di media sosial, Leony menyoroti besarnya biaya perjalanan dinas yang mencapai Rp117 miliar, sementara dana untuk perbaikan jalan dan jaringan irigasi hanya Rp731 juta.
“Nah ini mungkin soalnya yang lebih penting buat dibiayain, biaya perjalanan dinas mereka sampai Rp117 miliar,” tulis Leony.
Menanggapi hal itu, Benyamin menegaskan bahwa kritik tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa anggaran perjalanan dinas tidak terkumpul dalam satu pos, melainkan tersebar di 34 perangkat daerah, 7 kecamatan, dan 54 kelurahan.
“Rp117 miliar ini antara lain seperti demikian. Jadi bukan hanya untuk saya dan Pak Wakil, tetapi tersebar di semua kepala perangkat daerah dan unit kerja. Kalau dipersentase, perjalanan dinas itu hanya 2,4 persen dari total belanja kita,” kata Benyamin, Selasa (23/9) saat Konferensi Pers di Rumah Dinas Walikota Tangsel.
Ia juga menjelaskan mengenai anggaran Rp731 juta yang disorot Leony. Menurutnya, dana tersebut bukan untuk pemeliharaan seluruh jalan di Tangsel, melainkan hanya khusus perbaikan jaringan listrik di gedung Pemkot.
“731 juta nggak mungkin membenarin jalan sebesar itu. Itu hanya satu kegiatan untuk perbaikan jaringan listrik, dan sudah dilaksanakan. Sementara anggaran pemeliharaan jalan secara keseluruhan mencapai lebih dari Rp500 miliar,” tegas Benyamin.
Benyamin menambahkan, total belanja daerah juga mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), sosialisasi kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.
“Makan minum itu misalnya, tidak hanya untuk internal perangkat daerah, tapi juga untuk kegiatan kemasyarakatan. Dananya pun berputar di UMKM sekitar,” ujarnya.***