JAKARTA, Perspektif.co.id – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan satu lembaga pemasyarakatan di Aceh Tamiang terendam banjir hingga setinggi atap. Kondisi ekstrem itu memaksa petugas melepas warga binaan demi menyelamatkan nyawa mereka.
“Ada satu lapas di Tamiang yang karena sudah sampai di atap, ini terpaksa warga binaan pemasyarakatan yang ada di sana ya harus dikeluarkan dengan alasan untuk manusia,” kata Agus, seperti dikutip di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/12).
Agus menjelaskan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) akan melakukan pendataan terhadap seluruh warga binaan yang terpaksa dilepas akibat banjir tersebut. Selain itu, Imipas juga akan memeriksa situasi para pegawai di wilayah terdampak bencana.
“Kami sudah berangkatkan Ditjen Pas dan perwakilan dari jajaran Imigrasi untuk mendatakan situasi dan kondisi keluarga besar kita yang ada di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Padang,” ujar Agus.
Ia menambahkan, bukan hanya Lapas Aceh Tamiang yang terdampak banjir besar. Sejumlah lapas lain di kawasan tersebut juga terkena imbas, meski dengan tingkat keparahan yang berbeda. Untuk menjaga keamanan dan kelangsungan pembinaan, sebagian warga binaan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara (rutan) lain yang lebih aman.
“Mereka dipindahkan ke lapas dan rutan lainnya. Mereka akan ada di tempat-tempat lapas,” jelasnya.
Agus menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah setempat terkait penanganan warga binaan yang dilepas maupun yang dipindahkan. Menurutnya, keputusan melepas sementara warga binaan di Lapas Aceh Tamiang diambil semata-mata atas dasar kemanusiaan, mengingat ketinggian air telah mencapai atap bangunan.
“Mudah-mudahan nanti setelah semuanya reda, nanti akan bisa kembali. Namun alasannya (warga binaan dilepaskan) adalah alasan kemanusiaan. Nanti kalau enggak dilepas, kalau sampai ke atap, nanti kami yang salah,” ucap Agus.
Langkah darurat tersebut diambil di tengah situasi banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatra, yang tidak hanya mengancam permukiman warga tetapi juga fasilitas negara seperti lembaga pemasyarakatan. Pemerintah pusat menekankan bahwa keselamatan jiwa tetap menjadi prioritas utama, sambil memastikan proses pendataan dan pengawasan terhadap warga binaan tetap dilakukan secara ketat.
