Perspektif.co.id - Pemerintah Provinsi Aceh resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor hingga 8 Januari 2026. Perpanjangan ini berlaku 14 hari terhitung mulai 26 Desember 2025 dan diputuskan karena di sejumlah wilayah terdampak masih membutuhkan penanganan cepat, mulai dari distribusi logistik hingga pemenuhan hak-hak dasar warga. 

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan keputusan perpanjangan status tersebut diputuskan usai koordinasi lintas pihak dan melihat kondisi lapangan. “Status tanggap darurat bencana diperpanjang selama 14 hari ke depan sejak tanggal 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026,” kata Muhammad MTA, Kamis (25/12). 

Dalam keterangan yang sama, Pemerintah Aceh menyebut perpanjangan ini juga didasarkan pada rangkaian rapat koordinasi, termasuk rapat Forkopimda Aceh serta kajian terbaru Pos Komando Tanggap Darurat. Pemerintah pusat turut terlibat dalam penguatan rekomendasi penanganan darurat, termasuk melalui rapat lanjutan pada 25 Desember 2025. 

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), melalui arahan pemerintah daerah, meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk bergerak lebih cepat, terkoordinasi, dan fokus pada kebutuhan mendesak warga terdampak. Beberapa poin instruksi utama yang ditekankan adalah percepatan distribusi logistik hingga ke wilayah pengungsian, rumah warga, dan gampong-gampong yang masih terisolasi, termasuk memastikan perlindungan serta pemenuhan hak dasar pengungsi sesuai standar kemanusiaan. 

Selain logistik, Pemerintah Aceh juga menaruh perhatian pada layanan kesehatan. Seluruh fasilitas layanan kesehatan diminta dioptimalkan, mulai dari rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, hingga pembukaan pos layanan kesehatan yang bisa menjangkau wilayah pelosok yang masih sulit diakses. Pemerintah menekankan pelayanan kesehatan harus berjalan aktif di masa tanggap darurat agar warga terdampak memperoleh penanganan memadai. 

Aspek pendidikan juga masuk dalam prioritas. Pemerintah Aceh meminta proses belajar-mengajar bagi anak-anak penyintas disiapkan sebaik mungkin, termasuk menyediakan perlengkapan seperti pakaian, sepatu, tas, dan kebutuhan sekolah lain agar aktivitas pendidikan dapat kembali berjalan. Pemerintah juga meminta persiapan pembangunan infrastruktur dilakukan secara terarah, mengingat banyak fasilitas publik dan akses transportasi yang terdampak bencana. 

“Berbagai langkah pemulihan terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh di bawah supervisi Pemerintah Pusat. Semoga Aceh lebih baik, teruslah bersatu untuk bangkit dari bencana ini,” ujar Muhammad MTA dalam pernyataan pemerintah daerah. 

Berdasarkan data yang Anda sertakan dari posko tanggap darurat Pemprov Aceh (update Kamis, 25/12 pukul 20.45 WIB), bencana ini menimbulkan dampak besar: korban meninggal 504 jiwa, 31 orang dinyatakan hilang, serta 343.387 jiwa masih mengungsi di 2.174 titik pengungsian. Kerusakan juga dilaporkan meliputi rumah warga, jembatan, jalan, sekolah, hingga perkantoran.

Di sisi lain, laporan posko terpadu yang memantau penanganan bencana di Aceh sebelumnya juga menggambarkan besarnya beban darurat, termasuk kebutuhan logistik yang terus bergerak. Pada pembaruan 18 Desember 2025, misalnya, posko mencatat total logistik yang masuk mencapai 1.193 ton dan yang telah disalurkan 1.182 ton, dengan stok tersisa 10,8 ton, seiring upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi seperti pangan, perlengkapan tidur, kebutuhan bayi, dan layanan kesehatan.