JAKARTA, Perspektif.co.id - Wacana penarikan Indonesia dari Board of Peace (BoP) mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto disebut siap membawa Indonesia keluar dari forum itu apabila dinilai tidak memberi manfaat bagi perjuangan Palestina dan tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Isu ini langsung menjadi perhatian karena menyentuh dua agenda sensitif sekaligus, yakni konsistensi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina dan posisi Jakarta di tengah dinamika diplomasi internasional yang dipengaruhi Amerika Serikat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya menegaskan pembahasan terkait BoP saat ini ditangguhkan atau on hold di level pemerintah.
Informasi mengenai sikap Prabowo itu disampaikan Sekretaris Majelis Syura DPP Front Pembela Islam (FPI) Hanif Alatas usai menghadiri buka puasa bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/3). Hanif mengatakan Presiden pada prinsipnya tidak akan mempertahankan keterlibatan Indonesia dalam BoP jika forum tersebut tidak membuka jalan bagi pembelaan terhadap Palestina. Dalam pernyataan yang dikutip CNN Indonesia, Hanif menyebut, “Kalau melihat tidak ada kemaslahatan lagi untuk Palestina, enggak ada peluang buat memperjuangkan kemaslahatan Palestina, dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, Presiden akan menarik diri.” Pernyataan itu memperkuat kesan bahwa partisipasi Indonesia tetap ditempatkan dalam kerangka dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, bukan semata bagian dari agenda geopolitik pihak lain.
Hanif juga mengungkapkan bahwa organisasinya belum sempat berbicara langsung secara khusus kepada Presiden dalam forum tersebut, tetapi telah menitipkan surat berisi desakan agar Indonesia keluar dari BoP. Ia menilai keterlibatan Indonesia di forum itu mengandung risiko politik dan strategis, terutama jika pada akhirnya tidak benar-benar menguntungkan rakyat Palestina. Dalam pandangannya, dukungan Indonesia terhadap Palestina harus berada pada garis yang tegas dan tidak boleh berada dalam skema yang justru berpotensi merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.
Menurut Hanif, keraguan itu muncul karena FPI menilai Amerika Serikat dan Israel tidak memiliki rekam jejak yang bisa dipercaya dalam konflik Palestina. Ia menegaskan bahwa organisasinya tetap percaya pada niat baik Presiden, tetapi tidak yakin terhadap arah kepentingan pihak-pihak besar yang selama ini berperan dalam konflik tersebut. “Kita percaya iktikad baik Presiden Republik Indonesia, tapi kita enggak percaya Amerika. Kita enggak percaya sama Israel,” ujarnya seperti dikutip CNN Indonesia. Pandangan tersebut memperlihatkan kekhawatiran bahwa Indonesia bisa terseret dalam kerangka operasi yang tidak sesuai dengan mandat politik luar negeri bebas aktif dan posisi historis Indonesia dalam mendukung Palestina.
Kekhawatiran serupa juga menyasar kemungkinan teknis di lapangan. Hanif menyebut pihaknya tidak mempermasalahkan apabila Indonesia mengirim pasukan dengan tujuan membantu kemerdekaan Palestina. Namun, keberatan muncul jika pasukan Indonesia berada di bawah komando Amerika Serikat dan berpotensi berhadapan dengan kelompok pejuang Palestina di Gaza. “Kalau dikirim ke Gaza buat memerdekakan Palestina kita dukung, bahkan kita siap support relawan. Tapi, kalau dikirim ke Gaza di bawah komando Amerika, lalu melucuti senjata para pejuang di Gaza akhirnya konfrontasi, ini yang kami enggak mau,” katanya.
Pernyataan senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis. Ia mengaku mendengar komitmen langsung dari Prabowo bahwa keikutsertaan Indonesia di BoP tidak akan dipertahankan jika tidak memberi manfaat nyata bagi perdamaian Palestina. “Janjinya kalau memang saya tidak bermanfaat di BoP, saya akan mundur,” kata Cholil. Ia menambahkan, seluruh langkah Presiden disebut semata diarahkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sikap itu sejalan dengan garis resmi diplomasi Indonesia yang selama ini konsisten menempatkan dukungan terhadap solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina sebagai posisi dasar kebijakan luar negeri.
Di tengah polemik itu, pemerintah sebenarnya telah memberi sinyal hati-hati. Kementerian Luar Negeri RI menyatakan seluruh pembahasan mengenai BoP saat ini ditunda menyusul situasi Timur Tengah yang kembali memanas. Fokus diplomasi Indonesia untuk sementara diarahkan pada keselamatan dan pelindungan warga negara Indonesia di wilayah terdampak konflik. Dalam penjelasan resminya, Kemlu juga menegaskan partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian apa pun dibatasi oleh syarat-syarat ketat, termasuk penempatan hanya di wilayah Palestina, persetujuan otoritas Palestina, penolakan relokasi paksa, penghormatan terhadap kedaulatan Palestina, dan hak Indonesia untuk menghentikan partisipasi sewaktu-waktu bila pelaksanaan menyimpang dari kepentingan nasional atau kebijakan luar negeri Indonesia.
