Perspektif.co.id - Presiden Prabowo Subianto meluruskan penyebutan “uang lelah” bagi prajurit TNI yang bertugas dalam penanganan bencana di Sumatera. Di hadapan jajaran kabinet saat rapat koordinasi di Aceh Tamiang, Aceh, Prabowo menegaskan istilah yang lebih tepat adalah “uang semangat” karena, menurutnya, prajurit tidak boleh dilekatkan dengan kata “lelah” ketika menjalankan tugas negara.
Pembahasan soal uang makan dan uang lelah sebelumnya disampaikan BNPB. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, mengacu aturan Kementerian Keuangan untuk situasi darurat, personel TNI di lapangan menerima dua komponen: uang makan dan uang lelah. Totalnya disebut sebesar Rp165 ribu per orang per hari.
Muhari memerinci, uang makan bagi personel TNI sebesar Rp45 ribu per hari, sedangkan komponen uang lelah penanganan bencana Rp120 ribu per hari. “Uang makan ini sebesar Rp45 ribu per hari dan uang lelah itu Rp120 ribu per hari, jadi total yang diterima personel di lapangan itu Rp165 ribu per hari,” ujarnya.
Di saat yang sama, BNPB juga menyinggung kebutuhan dukungan operasional. Menurut Muhari, TNI mengajukan dana operasional penanganan bencana sekitar Rp84 miliar. Dari kebutuhan itu, BNPB menyatakan telah menyalurkan Rp2,7 miliar untuk mendukung Mabes TNI serta sejumlah komando daerah yang terlibat langsung di lokasi bencana, antara lain Kodam Iskandar Muda, Kodam Bukit Barisan, hingga Kodam di Sumatera Barat.
Isu “uang lelah” lalu mengemuka lagi ketika Prabowo memimpin rapat koordinasi di Aceh Tamiang pada Kamis (1/1/2026), usai meninjau hunian sementara bagi korban bencana. Dalam rapat itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memaparkan dukungan anggaran untuk kebutuhan satuan operasi dalam masa tanggap darurat, termasuk dukungan bagi Mabes TNI. Ia menyebut permintaan dukungan anggaran “akhir tahun ini ada Rp80 miliar lebih” dan yang telah didukung baru Rp26 miliar.
Suharyanto menekankan, belum penuhnya dukungan tersebut bukan karena dana tidak tersedia, melainkan terkait mekanisme penutupan pertanggungjawaban keuangan di tanggal 31 Desember. “Bukan uangnya tidak ada, karena pertanggungjawaban keuangan di tanggal 31 (Desember) kan harus selesai… nanti dimulai lagi di tanggal 1 (Januari) ini… jadi tidak ada masalah untuk segi keuangan,” kata Suharyanto dalam laporannya.
Ketika memaparkan dukungan untuk personel, Suharyanto menyebut prajurit menerima uang makan dan uang lelah sebagai uang saku sebesar Rp165 ribu per orang. “Dan para prajurit di lapangan mendapat uang makan dan uang lelah, Bapak, uang saku. Per orang Rp165 ribu,” ujar Suharyanto. Pada momen inilah Prabowo langsung memotong dan mengoreksi penyebutannya.
“Kalau tentara jangan uang lelah ya, karena tentara nggak boleh lelah,” kata Prabowo. Suharyanto kemudian merespons dengan menyesuaikan istilah yang dipakai. “Uang saku, Bapak, siap,” jawabnya. Namun Prabowo kembali menegaskan istilah yang ia kehendaki: “Uang semangat, tidak mengenal lelah.” Suharyanto mengiyakan, “Siap, tidak mengenal lelah, siap.”
Prabowo juga menekankan aspek pengabdian dalam tugas-tugas penanggulangan bencana. “Tidak mengenal lelah, berbakti kepada negara dan bangsa. Oke, lanjut,” ucapnya, sebelum meminta pemaparan rapat diteruskan.
Dalam rapat yang sama, Suharyanto turut menyinggung skema pembiayaan infrastruktur darurat di wilayah terdampak, seperti perbaikan jembatan. Ia menyebut, kebutuhan jembatan dan jembatan gantung dibiayai pemerintah melalui BNPB, dengan mekanisme BNPB bekerja lebih dulu, kemudian setelah audit, biaya yang telah dikeluarkan ditagihkan. “Setelah diaudit… kemudian kami audit BPKP, berapa jumlahnya itu baru dimintakan ke Kementerian Keuangan,” ujar Suharyanto.
Pernyataan Prabowo yang mengubah “uang lelah” menjadi “uang semangat” sekaligus menyorot dua hal sekaligus: narasi moral soal etos prajurit di lapangan dan sisi tata kelola anggaran penanganan bencana—mulai dari komponen uang harian, dukungan operasional, hingga mekanisme audit dan pertanggungjawaban lintas lembaga.
