JAKARTA, Perspektif.co.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menutup rapat kebocoran kekayaan negara dan mengalihkan seluruh hasil pengelolaan sumber daya bagi kesejahteraan rakyat. Hal itu ia sampaikan langsung di hadapan warga yang mengungsi akibat banjir bandang di Kasai Permai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (1/12/2025).
“Yang penting saya harus mengelola di pusat supaya kekayaan negara betul-betul untuk rakyat, supaya tidak ada kebocoran, tidak ada maling-maling yang mencuri uang rakyat,” ujar Prabowo saat berdialog dengan para korban banjir.
Di hadapan warga yang duduk berdesakan di tenda dan bangunan sementara itu, Kepala Negara kemudian melontarkan pertanyaan yang memancing sorak-sorai pengungsi. Ia menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku korupsi yang merugikan negara.
“Kalian suka enggak kalau saya sikat itu maling-maling semua?” tanya Prabowo.
Pertanyaan itu langsung disambut riuh dukungan. Teriakan “Hidup Prabowo!” terdengar dari sejumlah warga yang sedang mengalami masa sulit akibat sapuan banjir. Prabowo lantas menegaskan kembali bahwa dana yang dirampas dari para koruptor akan digunakan untuk program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Uang yang mereka curi nanti kita alirkan semua ke rakyat,” ucapnya lagi.
Prabowo menekankan, pemerintah harus bekerja untuk rakyat dan memastikan hasil kekayaan alam tidak berputar di lingkaran sempit. Ia meminta semua pihak saling menguatkan di tengah bencana, serta menjaga persatuan agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat.
“Pemerintah Indonesia akan bekerja untuk rakyat. Kekayaan negara harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Terima kasih, walaupun saudara sedang susah, saudara mengalami musibah, tapi semangatmu luar biasa,” kata Prabowo menutup dialog.
Kunjungan Presiden digelar di tengah duka mendalam akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Sebelumnya, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dilaporkan mengalami bencana serupa dengan dampak cukup luas.
Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), total korban meninggal dunia sudah mencapai 442 orang, sementara 402 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Tim gabungan dari BNPB, TNI-Polri, Basarnas, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah terus mengintensifkan operasi pencarian, distribusi logistik, hingga pembukaan akses ke wilayah-wilayah yang terisolasi.
Di Sumatera Utara, jumlah korban meninggal tercatat 217 jiwa, setelah tim Search and Rescue (SAR) berhasil menemukan sebagian korban yang sebelumnya dinyatakan hilang. Para korban tersebar di sejumlah daerah, antara lain Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidempuan, Deli Serdang, dan Nias.
Di Provinsi Aceh, tercatat 96 orang meninggal dunia dan 75 orang hilang hingga Minggu (30/11/2025) sore. Korban tersebar di Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, dan Nagan Raya. Jumlah pengungsi di berbagai kabupaten/kota di Aceh dilaporkan mencapai sekitar 62.000 kepala keluarga.
Sementara di Sumatera Barat, data sementara menyebut 129 orang meninggal dunia, 118 masih hilang, dan 16 orang mengalami luka-luka. Korban tersebar di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Solok, Kota Solok, dan Pesisir Selatan.
Di tengah kondisi tersebut, janji Prabowo untuk “menyikat maling uang rakyat” dan mengalirkan kembali uang hasil korupsi kepada masyarakat menjadi pesan politik yang kuat di hadapan warga yang tengah berjuang memulihkan diri dari bencana. Tantangan berikutnya adalah bagaimana komitmen itu diwujudkan dalam kebijakan konkret, baik untuk penanganan bencana maupun pengelolaan kekayaan negara secara lebih adil dan transparan.
