30 artikel dengan tag ini
(OJK) merespons sorotan soal kredit menganggur atau fasilitas pinjaman yang belum dicairkan perbankan (undisbursed loan) yang mencapai kisaran Rp2.500 triliun
(OJK) menegaskan praktik penagihan oleh pihak ketiga tidak bisa dilepas dari tanggung jawab kreditur atau pelaku usaha yang memberi penugasan.
Salah satu perubahan paling mencolok adalah pembagian jatah penjatahan terpusat (pooling). Jika sebelumnya porsi ritel hanya ditetapkan sekitar sepertiga.
OJK bentuk departemen UMKM-syariah dan direktorat pengawasan bank digital efektif 2026, fokus pembiayaan inklusif, keamanan siber, serta perlindungan data.
OJK mencabut izin PT BPR Bumi Pendawa Raharja di Cianjur usai berstatus resolusi. LPS tak menyelamatkan, proses likuidasi dimulai.
OJK luncurkan dukungan asuransi kredit untuk industri pindar. Skema tak wajib ini fokus melindungi lender dan memperkuat ekosistem pendanaan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meraih predikat Badan Publik Terbaik Nasional dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
OJK mengungkap progres aturan ETF emas yang ditargetkan terbit 2026, realisasi penghimpunan dana pasar modal 2025 yang melampaui target.
Kebijakan perlakuan khusus ini mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu.
Melalui pemanfaatan data alternatif dan pendekatan berbasis perilaku, PKA diharapkan mampu mempercepat inklusi keuangan dan pendalaman pasar keuangan nasional.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan Kantor OJK Provinsi Maluku Utara sebagai bagian dari strategi memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan.
Pesan itu ia sampaikan dalam Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (8/12).
